Solidaritas Untuk Penguatan Sektor Usaha Milik Negara


(Oleh: Harvick Hasnul Qolbi, Bendahara PBNU)

Di dunia sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah. Tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Kuncinya kita harus cepat sesuaikan”
(Presiden Joko Widodo)

Era disrupsi meniscayakan begitu banyak pergeseran di berbagai sektor. Utamanya di sektor digital, pendidikan, sosial-politik, hingga persaingan usaha. Setiap bidang usaha yang dikelola secara konvensional, sudah harus pelan-pelan melakukan akselerasi, adaptasi, dan penyesuaian. Setidaknya hal ini lah yang kita lihat secara kasat mata dari tumbuhnya sekian banyak unit usaha yang dikelola secara online.

BUMN sendiri punya visi misi yang cukup kokoh, yakni menjadi Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegriras dalam pelayanan kepada visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Artinya, dalam dunia yang serba cepat dan setiap hari melahirkan hal-hal baru, semangat kebersamaan tetap harus dijaga. Sebab hal tersebut lah yang membedakan antara negara kita dengan negara-negara lain dengan kultur individualisme yang tinggi.

Undang-Undang no 19 tahun 2003 tentang BUMN misalnya, mengatur sejumlah poin yang jelas menunjukkan keberpihakan pada solidaritas dan kebersamaan. Pada poin 4 dan 5 isinya adalah menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, lalu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Ekonomi Koperasi dan keberpihakan kepada masyarakat dengan ekonomi lemah adalah pesan konstitusi. Bahwa kita boleh punya unit-unit usaha yang menjadi raksasa dengan keuntungan melimpah ruah, tapi tetap dalam buhul dan ikatan visi dan misi yang bernuansa kerakyatan. Agar apa yang dicita-citakan para founding fathers benar-benar dirasakan oleh umat.

Oleh karena itu pendekatan BUMN secara keseluruhan adalah Profitable Bussiness, Sustainable Bussiness, dan Agent of Development. Meraup keuntungan, berorientasi jangka panjang, dan menjadi garda depan dalam inisiatif strategis pemerintah seperti halnya pembangunan ekonomi daerah dan penugasan pemerintah lainnya.

Alhasil, semangat solidaritas, kebersamaan, dan gotong royong adalah modal utama, dasar, dan adilihung yang dimiliki bangsa kita agar bisa survive dan saling menggenggam tangan di tengah perkembangan dunia yang semakin pesat. Dengan semangat ini pula lah sektor usaha milik negara bisa melakukan penguatan dengan basis kearifan dan nilai kebudayaan, sehingga kemajuan yang dicapai bukan kemajuan yang dibangun di atas wajah congkak dan arogansi. Namun Akhlak, kita tempatkan sebagai pondasi perubahan.

Akhlak sebagai pondasi perubahan itu basic beliefs-nya adalah Pancasila. Oleh karena itu pada tataran praktisnya juga harus Pancasilais. Misalnya penyediaan listrik gratis untuk 31,7 juta pelanggan, penyaluran 87 kg beras untuk BLT, dan program kuota internet gratis. Hal ihwal semacam ini lah yang membuat program pemerintah menjadi sesuatu yang integral dengan semangat Pancasila dan nilai-nilai luhur yang diajarkan Agama/Tuhan. Sehingga yang dicapai bukan hanya progres/kemajuan, namun juga kedalaman nilai (Akhlak).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*