Opini

Mengendalikan Arus Informasi, Menghalau Terorisme dan Intoleransi

(Oleh: Harvick Hasnul Qolbi, Bendahara PBNU)

Era digital meniscayakan semua informasi menjadi hilir mudik, sporadis, dan tak terbendung. Bahkan sejumlah pakar kerap menyebut era ini sebagai era keberlimpahan informasi. Informasi surplus, overload, dan luber. Membaur antara informasi penting, maupun sebaliknya.

Demikian pula fenomena berita bohong, hoaxs, dan sajian konten yang mengandung intoleransi dan tutorial melakukan teror. Karena medianya tersedia bak pasar bebas, hal ini juga tak terbendung. Bahkan justru amat deras layaknya air bah. Mengaburkan ruang wacana publik dengan narasi yang seolah kokoh, padahal mengandung muslihat.

Contoh, bagaimana bisa orang-orang yang semula bukan siapa-siapa dalam wacana publik kita, tiba-tiba punya pengikut dan digandrungi jamaah. Ternyata jawabannya adalah sesimpel mereka menjadi penjaja intoleransi dan terorisme atas nama Agama. Dan hal ini menjadi besar, faktor utamanya adalah menjamurnya platform media sosial sebagai infrastruktur teknologi informasi dan digital.

Praksis, mereka hanya dengan konsisten merawat narasi yang provokatif, agitatif, dan propagandis di ruang publik, dalam hal ini di jagad maya, untuk ikhtiar menyebarkan paham eksklusif, intoleran, teror, yang mereka anggap sebagai kebenaran.

Artinya, solusi di hulu persoalan ini, selain kekeliruan dalam pemahaman, terdapat pula persoalan teknis pelaksanaan. Yakni pada sisi diseminasi konten, check and re-check, dan mekanisme filtering konten yang diproduksi. Produksi konten positif harus berbarengan pula dengan pengendalian konten negatif di jagad maya.

Kalau tidak, kita semua akan kerepotan dengan banjirnya arus informasi negatif yang menjurus kepada intoleransi dan terorisme, dan hal ini sudah terjadi, berlarut-larut, tanpa solusi yang kongkrit dan terukur terutama dari lembaga dan instansi negara terkait. Bayangkan, kok bisa kita temukan video tutorial merakit bom di media sosial. Artinya benteng pertahanan kebangsaan kita jebol di jagad maya.

Alih-alih menjadi alat negara yang menjadi garda depan operasi razia konten negatif, hoaks, dan intoleran, lembaga negara dan instansi terkait hanya terjebak seremonial dengan mengkampanyekan Literasi Digital dan Kampanye Anti Hoaks. Dampaknya? Jelas, Indonesia Darurat Intoleransi, dan medan utamanya adalah media sosial.

Masyarakat internet menjadi kehilangan rasa hormat kepada pemimpin, umat bisa saling hina kepada para pemimpin Agama karena perbedaan paham, dan politik menjadi ring tinju para petualang yang mengadu nasib dengan cara 2M: Membela atau Menghantam.

Padahal, terlalu mahal cost yang harus bangsa ini bayar, dan akan menjadi beban bagi generasi penerus, jika arus intoleransi dan bahkan terorisme di media sosial ini tidak dihalau secara serius melalui regulasi dan penegakan aturan yang ketat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *