Indonesia dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

(Oleh: Harvick Hasnul Qolbi, Bendahara PBNU)

Pandemi Covid19 mengakibatkan UMKM dan Usaha Besar tertekan, bahkan sebagian banyak yang tutup, PHK Pegawai, dan mengalami kebangkrutan. Sementara itu, 97 persen usaha di Indonesia adalah usaha mikro yang menyerap tenaga kerja sebanyak 107,2 juta orang. Usaha kecil menyerap 5,7 tenaga kerja, usaha menengah 3,7 juta, dan usaha besar sejumlah 3,5 juta tenaga kerja.

Salah satu tantangan nyata yang diakibatkan oleh fenomena wabah ini adalah tantangan penyediaan pangan dan potensi krisis pangan global. Dalam laporan “Early Warning Early Action Report on Food Security and Agriculture”, FAO memberikan peringatan tentang potensi krisis pangan sebagai dampak dari Pandemi. Sebab dari 4 pilar Ketahanan Pangan, yakni Stabilitas, Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan, ada pilar yang timpang yakni pada sisi ketersediaannya.

Oleh karena itu, dalam situasi di mana dunia sedang dalam perlawanan bersama terhadap Pandemi Covid19, penguatan dan revitalisasi pada sektor Ekonomi Rakyat amat lah penting dalam rangka membangun ketahanan nasional / national resilience. Apalagi Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila, yang di dalam UUD 1945 disebutkan:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1)

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3)

”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).

Syahdan, salah satu cara untuk mengangkat sektor ekonomi kerakyatan adalah dengan melakukan akselerasi ekonomi berbasis Pesantren dan Komunitas. Dua elemen ini, jika menilik pada peta antropologis masyarakat kita, adalah yang paling riil berhubungan langsung dengan kegiatan kerakyatan. Komunitas Pesantren misalnya, sejak lama sudah menyelami sebuah gagasan orisinil dari para Kiai pendiri bangsa, yakni “Nahdlatut Tujjaar”, yang artinya kebangkitan ekonomi / perniagaan.

Spirit Nahdlatut Tujjar itu lah yang hingga kini hidup di pondok-pondok pesantren, sehingga Pesantren menjadi komunitas yang survive dan mandiri dengan berbagai macam unit usaha yang dimiliki. Mulai dari air minum kemasan, swalayan, konveksi, pertanian, peternakan, dan tentu saja koperasi.

Namun dalam proses perjalanannya, tentu saja perlu upgrading dan peningkatan-peningkatan. Misalnya dalam hal inovasi produk, kolaborasi pasar, dan digitalisasi proses produksi dan juga pemasaran. Dengan memberikan perhatian pada sektor ini, secara otomatis sektor Ekonomi Rakyat juga akan terangkat. Sebab secara sosiologis Pesantren adalah lembaga pendidikan rakyat yang dipimpin oleh Kiai sebagai guru, teladan, pemimpin masyarakat (local leader) sehingga dapat menggerakkan masyarakat.

Alhasil, Ekonomi Kerakyatan adalah adalah wajah sesungguhnya ekonomi kita, sebagaimana term Ekonomi Umat yang belakangan populer, atau Ekonomi Koperasi yang dulu digagas oleh Founding Father Mohammad Hatta. Ekonomi yang di dalam Al Qur’an disebutkan:

“Kay laa yakuuna duulatan baynal aghniyaa’i minkum” (Al Hasyr ayat 7), yang artinya Agar kekayaan itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.

Wallaahul muwaffiq ilaa aqwamith thariiq.

Baca juga : DUNIA YANG KITA IMPIKAN

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*